Indonesia juga menghadapi potensi kenaikan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi, termasuk BBM, listrik, dan elpiji.
"Kalau ini ada peningkatan sekitar Rp300 triliun, dampaknya juga ada defisit pembiayaan yang dibiayai dari APBN, khususnya pada tahun 2026 ini," ujarnya.
Menghadapi risiko tersebut, pemerintah mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Langkah ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Yuliot menilai ketersediaan energi yang cukup dengan harga terjangkau menjadi salah satu fondasi aktivitas ekonomi dan hilirisasi industri. Pengembangan EBT juga berpotensi membuka investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas akses energi bagi masyarakat.
Pemerintah tidak hanya mengandalkan pengembangan EBT. Sejumlah strategi lain disiapkan untuk memperkuat kemandirian energi, termasuk meningkatkan produksi minyak nasional.
Produksi minyak ditargetkan naik dari sekitar 600.000 barel per hari saat ini menjadi sekitar 1 juta barel per hari pada 2030.