JAKARTA, iNews.id - Kementerian Agama (Kemenag) meminta masyarakat tidak perlu resah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Aturan tersebut tidak memberikan sanksi bagi majelis taklim yang tidak mendaftar.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Zainut Tauhid Saadi mengatakan, semangat peraturan tersebut untuk memfasilitasi layanan publik dan pengaturan basis data registrasi Kemenag.
"Dalam Pasal 6, sengaja kita gunakan diksi harus bukan wajib. Kata harus sifatnya lebih ke administratif sedangkan wajib berdampak sanksi," ujar Zainut di Jakarta, Selasa (3/12/2019).
Harapannya, melalui peraturan itu masyarakat lebih mengetahui tata cara untuk membentuk majelis taklim. Selain itu, Kemenag juga memiliki data majelis taklim dengan baik.
Menurutnya, pendaftaran majelis taklim akan memudahkan Kemenag dalam melakukan koordinasi dan pembinaan. Misalnya, memberikan penyuluhan dan pembekalan materi dakwah, penguatan manajemen dan organisasi, peningkatan kompetensi pengurus, pemberdayaan jamaah dan lain sebagainya.