JAKARTA, iNews.id - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly meminta jajarannya meningkatkan koordinasi dengan kepolisian terkait kebijakan program asimilasi dan integrasi narapidana di tengah pandemi vorus corona (Covid-19). Hal itu disampaikan dia saat memberikan pengarahan secara online terhadap seluruh Kepala Kantor Wilayah (kakanwil) dan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadivpas), Senin (20/4/2020).
Yasonna mengatakan, koordinasi perlu ditingkatkan agar nantinya para narapidana yang mengulangi perbuatan kejahatannya dapat segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan (lapas). Namun, setelah narapidana menjalani pemeriksaan di polisi.
"Saya harapkan seluruh Kakanwil dan Kadivpas berkoordinasi dengan para Kapolda di seluruh daerahnya agar warga binaan pemasyarakatan yang mengulangi tindak pidana setelah mendapatkan asimilasi dan integrasi untuk segera dikembalikan ke lembaga pemasyarakatan usai menjalani BAP di kepolisian agar yang bersangkutan langsung menjalani pidananya," katanya dalam keterangan tertulis.
Koordinasi tersebut, menurut dia, juga harus dilakukan dengan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah). Dia meminta administrasi warga binaan yang dibebaskan dilakukaan dengan baik. "Dan juga database pasca-asimilisi Covid-19, agar koordinasi bisa berjalan dengan baik," ucapnya.
Selain urusan koordinasi, Yasonna juga meminta jajarannya untuk melakukan evaluasi serta meningkatkan pengawasan terhadap narapidana yang dibebaskan lewat asimilasi dan integrasi. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menekan jumlah narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas.