“Dikira cuma omon-omon, Malaysia sudah bisa bikin baterai sendiri, 100 persen. Padahal dulu mereka belajar dari Indonesia,” katanya.
Di sisi lain, Indonesia saat ini memiliki pabrik baterai, salah satunya milik Hyundai. Namun, keterlibatan pemerintah dinilai masih terbatas. Dalam kerja sama dengan perusahaan baterai asal China, CATL, pemerintah Indonesia disebut hanya memiliki saham sekitar 30 persen.
Menurut Profesor Evvy Kartini, kondisi ini menunjukkan Indonesia belum sepenuhnya berdaulat dalam industri baterai nasional. Padahal, Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang menjadi bahan baku utama baterai, seperti nikel.
Meski demikian, dia menegaskan Indonesia belum terlambat untuk mengejar ketertinggalan. Dia siap membantu pemerintah dan industri untuk membangun ekosistem riset dan produksi baterai nasional yang kuat dan mandiri. “Ayo, kita belum terlambat. Saya siap bantu,” ujar Profesor Evvy.
Dia berharap pemerintah segera menetapkan standar baterai kendaraan listrik nasional, memperkuat riset dalam negeri, serta meningkatkan peran negara dalam industri strategis baterai. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, melainkan juga produsen dan inovator kendaraan listrik di masa depan.