"Hal ini tidak serta merta datang begitu saja. Namun dengan dukungan DPRD Babel dalam hal kontrol dan pengawasan pada akhirnya mendapatkan capaian ini," ujarnya.
Selanjutnya LHP, kata Erzaldi, diharapkan dapat menjadi salah satu bahan bagi DPRD Babel, melalui komisi-komisi dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2020.
"Semoga kerja sama yang telah kita jalin selama ini baik itu antara Pemprov dengan DPRD Babel maupun dengan BPK RI Perwakilan Babel dapat terus berlanjut dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara tercinta," ucapnya.
Ketua DPRD Babel, Herman Suhadi, menekankan sebagai upaya dalam mewujudkan peningkatan kinerja akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan daerah, Pemprov Babel selalu meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam semangat kebersamaan.
"Kita harus bekerja lebih keras lagi. Sebab, opini ini harus terus menerus kita pertahankan sebagai pertanggungjawaban moral pada konstitusi dan terhadap rakyat," katanya.