"Kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi dilaksanakan di rumah dengan menggunakan media pembelajaran secara daring/online," ujar politisi PDI-P ini.
Sedangkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan oleh para pegawai diupayakan dilaksanakan dari rumah, kecuali yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung. Demikian juga kegiatan bisnis/swasta diupayakan dilaksanakan dari rumah kecuali untuk kegiatan yang memberikan pelayanan secara langsung.
Selain itu, dalam instruksi itu pun memperkuat pembatasan kegiatan keramaian dan objek wisata dengan menutup operasional objek wisata; menutup operasional hiburan malam; meniadakan kegiatan keramaian dan/atau hiburan, termasuk tajen; dan meniadakan kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang.
Kemudian memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama, dengan melaksanakan kegiatan adat dan agama agar dilaksanakan di rumah. Dalam hal kegiatan adat dan agama yang harus dilakukan di luar rumah, hanya melibatkan paling banyak 25 orang dengan menerapkan jaga jarak fisik dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
Dia menambahkan, dalam instruksi itupun memperkuat pembatasan masyarakat melakukan perjalanan ke luar dan/atau masuk ke Bali dengan ketentuan perjalanan ke luar dan/atau masuk ke Bali hanya dapat dilakukan apabila terdapat keperluan yang sangat mendesak atau warga negara asing yang akan kembali ke negaranya.
"Pembatasan ini tidak berlaku bagi angkutan logistik, keperluan penanganan kesehatan, penanganan keamanan, dan tugas resmi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepada otoritas bandara dan otoritas pelabuhan agar meningkatkan pengawasan dan seleksi secara ketat terhadap perlintasan orang dan/atau penumpang sesuai protokol pintu masuk," katanya.
Hingga Jumat (3/4/2020), jumlah pasien positif corona di Bali mencapai 25 orang. Sebanyak 11 pasien dinyatakan telah sembuh, dan 2 pasien meninggal dunia. Terhitung mulai 30 Maret, penanggulangan Covid-19 di Provinsi Bali berstatus Tanggap Darurat. Status itu berlaku hingga 29 Mei 2020.