Susi menilai, tidak adanya sekda definitif di Kota Bandung akan menimbulkan krisis kepemerintahan yang berimbas pada banyak hal, termasuk pembangunan, administrasi dan SDM.
Hal senada juga dikemukakan pengamat pemerintahan Universitas Parahyangan Asep Warlan. Menurut dia, tidak adanya pejabat definitif dalam memutuskan kebijakan strategis bukan hanya merugikan Pemkot Bandung. Tetapi, bakal merugikan warga Bandung yang selama ini telah berharap kepada pemerintahan terpilih dalam pilkada 2018.
"Sebaiknya para pemimpin berjiwa kenegaraan. Lupakan dulu kepentingan golongan, perhatikan kepentingan yang lebih luas yakni masyarakat," ujar dia.