Diketahui, penolakan aturan tersebut sempat disuarakan keras, seperti disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar. Sekretaris Umum (Sekum) MUI Jabar Rafani Achyar menilai, kebijakan tersebut benar-benar mengecewakan.
Pasalnya, di tengah situasi dan kondisi yang serba sulit akibat pandemi Covid-19 di mana sektor ekonomi ambruk dan tatanan sosial carut marut, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan yang dinilainya sangat bertentangan dengan kaidah agama.
"Kondisi kita ini sedang sulit, ekonomi ambruk, tatanan sosial rusak, tiba-tiba pemerintah mengeluarkan perpres itu. Bisa dibayangkan bagaimana dampaknya? karena ini bertentangan dengan kaidah agama. Perpres ini bakal mengundang kemudaratan, kemungkaran besar," papar Rafani.