Luthfi mengatakan dia telah berkali-kali mengingatkan pejabat publik, kepala daerah, dan kepala organisasi perangkat daerah agar menjalankan tugas sesuai aturan serta hukum yang berlaku.
Setiap pejabat diminta tidak memanfaatkan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, jabatan harus digunakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Dia juga meminta seluruh pejabat di Jateng menjadikan peristiwa di Pemalang sebagai peringatan. Pengawasan dan langkah pencegahan harus diikuti komitmen pribadi untuk menjaga integritas.
Terkait penunjukan Pelaksana Tugas Bupati Pemalang, pemprov masih menunggu proses lebih lanjut dari KPK. Langkah administratif akan dilakukan setelah ada kejelasan mengenai status dan proses hukum Anom Widiyantoro.
Pemprov Jateng juga telah menyiapkan tim untuk mendampingi Pemerintah Kabupaten Pemalang. Pendampingan dilakukan agar roda pemerintahan tidak terganggu akibat proses hukum yang sedang berjalan.