SEMARANG, iNews.id – Kalangan legislatif mendorong Pemprov Jateng meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemprov Jateng memiliki 11 BUMD dengan total proyeksi aset besar hingga akhir 2023 senilai Rp126 triliun.
Namun demikian, DPRD Jawa Tengah menilai setoran deviden belum proporsional karena hanya berkisar Rp600-an miliar.
Menurut anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono BUMD yang bergerak di bidang keuangan memiliki kondisi "sehat". Namun beberapa BUMD di bidang nonkeuangan yakni jasa dan produksi kondisinya berkebalikan.
Sebab itu, dia meminta Biro Perekonomian Pemprov Jateng memiliki peran lebih dalam menata dan mengelola BUMD yang dimiliki.
"Pastikan BUMD kita sehat, jangan sampai malah rugi dan butuh banyak hal untuk recovery kesehatan. Kemarin coba selesaikan SPJT, lakukan devestasi karena memang tak cukup menguntungkan," ujar Agung saat dialog Prime TopicMNC Trijaya FM bertemakan Tata Kelola BUMD Jateng di Semarang, Rabu (12/7).