Agung memberikan tiga catatan pada semua BUMD di Jateng sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagaimana amanat undang-undang. Pertama adalah sehat, kedua memiliki daya saing, dan ketiga adalah berskala global.
Dia mengatakan saat ini beberapa BUMD masih bersaing di segmen-segmen lokal dan kecil. Hal itu bisa dilihat dari deviden yang disetorkan ke pemerintah hanya Rp50 jutaan. "Jangan skala kecil, kalau kecil biar UMKM saja. Nah misi besar ini harus jadi PR (Biro Perekonomian)," ujarnya.
Karena sesuai tujuannya, BUMD ini dibentuk pemerintah daerah dengan harapan mampu menggerakkan perekonomian daerah, memberikan dampak kesejahteraan pada masyarakat dan bisa memberikan deviden sehingga berimbas positif pada belanja daerah.
Agung juga menekankan pada Pemprov Jateng agar terus mengevaluasi kinerja orang-orang di BUMD tersebut. Jika memang ada yang tidak berkompeten atau tidak beres maka bisa saja langsung diganti. Karena sebagai perusahaan daerah maka BUMD mestinya lincah dan tidak manja karena merasa milik negara.
"Silakan diawasi SDM-nya. Kalau ada yang yang tak beres, silakan ganti. Saya pikir masih banyak putra-putra daerah Jateng yang mampu," tegasnya.