PURWOREJO, iNews.id – DPRD Purworejo memanggil koordinator pendamping program keluarga harapan (PKH). Pemanggilan terkait persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang muncul di wilayah itu.
Saat audiensi, muncul sejumlah masalah antara lain keterlambatan surat perintah pencairan dana (SP2D) dalam pengiriman bansos, dan anomali data penerima bantuan yang harus dibenahi.
Selain itu ada keluarga penerima manfaat (KPM) dari PKH yang belum memperoleh bantuan pangan non tunai (BPNT). Juga ada ratusan KPM yang belum menerima kartu keluarga sejahtera (KKS). Saldo di KKS nanti digunakan untuk belanja bantuan BPNT melalui E-Warong.
“Banyak temuan di lapangan, penerima PKH masih ada beberapa yang tidak memperoleh BPNT. Ada juga penerima KKS saldonya masih kosong,” kata Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi, Sabtu (14/8/2021).
Dirinya meminta agar segera kroscek agar jangan sampai hak masyarakat terganjal karena hal-hal yang bersifat administrasi.