Menurutnya, kerugian materiil itu, dihitung dari setelah SK PAW dikeluarkan. Otomatis klienya diberhentikan sebagai anggota DPRD Kabupaten Blora dan semua fasilitas serta gaji juga tidak dia dapatkan."Ini yang menjadi dasar kami meminta ganti rugi kepada terguugat," ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Blora M Dasum melalui video call menanggapi gugatan dari kuasa hukum Setiadji mengatakan salah alamat, harusnya yang digugat itu partainya.
"Apa tidak salah alamat itu, harusnya kan partainya. Uang segitu banyaknya dari mana. Saya kan hanya menjalankan SK, itu kan ada batasan waktunya harus segera dilaksanakan," kata Dasum.