Dalam hal ini, kata dia, pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan ada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).
"Akan coba bantu melalui BLU tapi tentu harus ada hitungan yang rinci dari pemilik kapal untuk kemudian kita bisa bantu dengan pinjaman yang lunak untuk membangun kapal kembali, dan akan diawasi oleh Dirjen Perikanan Tangkap. Mudah-mudahan dalam enam bulan itu kemudian bisa melaut kembali dan para ABK bisa bekerja dengan baik," katanya menjelaskan.
Menurutnya, hal itu merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk mengatasi kebakaran kapal tersebut. Pihaknya juga memberikan bantuan langsung berupa paket sembako untuk nelayan yang terdampak kebakaran khususnya ABK dari kapal-kapal yang terbakar.
"Karena ABK ini betul-betul tidak menyangka, tetapi kalau kepada pemilik kapal tentunya pemilik kapal tahu persis perbaikan tidak boleh dilakukan di dermaga," katanya menegaskan.
Disinggung mengenai masalah perizinan, Menteri Trenggono mengatakan pihaknya untuk sementara membekukan perizinan kapal supaya tidak terkena pajak dan akan diterbitkan kembali setelah kapalnya jadi.