Oleh karena itu, dia berpandangan bahwa mitigasi haruslah terstruktur dan bersifat jangka panjang untuk menjaga dinamika industri dan harga ditingkat konsumen.
Untuk hal ini, kata dia, ada banyak instrumen yang bisa dipakai, apakah itu kewajiban persentase penjualan di dalam negeri (DMO), rekayasa perpajakan, subsidi pemerintah atau kontribusi BPDPKS.
"Intervensi di tingkat hilir melalui operasi pasar itu sifatnya hanya temporer dan tidak sustainable. Malah sering kali menimbulkan persoalan baru dan bias di lapangan seperti yang terjadi saat ini," ujarnya.
Menurut dia, pemerintah harus duduk bersama dengan pelaku industri untuk menyusun sebuah roadmap yang saling menguntungkan, bersifat jangka panjang dan sistemik. Dia pun mencontohkan bagaimana saat pemerintah menjaga stabilitas harga sebagai rujukan.
Sehingga, yang perlu dipastikan adalah menjaga keseimbangan dinamis antara potensi pasar global yang mendatangkan keuntungan, dengan daya beli masyarakat di tingkat domestik.
"Pada saat harga pasar global tinggi, pelaku industri harus memikirkan kebutuhan di tingkat domestik. Sementara di saat harga di pasar global rendah, pemerintah harus memikirkan keberlanjutan usaha para pelaku industri. Jadi memang diperlukan konsensus bersama," ujarnya.