Terkait dengan putusan pidana nihil tersebut, Hibnu menilai hakim kurang konsisten, kurang progresif, dan kurang melihat perhatian masyarakat yang begitu besar terhadap kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus korupsi tersebut
Menurut dia, putusan tersebut sangat mengecewakan karena dalam melihat perkaranya harus selaras dengan perbuatan pertama dan kedua serta dengan tingkat kerugian yang luar biasa. "Atas putusan pidana nihil tersebut, jaksa penuntut umum wajib mengajukan banding. Bukan harus, tapi wajib banding," kata Hibnu.
Seperti diwartakan, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis nihil kepada Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat ditambah kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,643 triliun.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi sebagaimana dakwaan kesatu primer dan pencucian uang sebagaimana dakwaan kedua primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana nihil," kata Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (18/1).
Vonis tersebut berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung yang menuntut agar Heru Hidayat dijatuhi hukuman mati.