SEMARANG, iNews.id - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tampak santai saat menemui sejumlah perwakilan serikat buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di rumah dinas Puri Gedeh, Semarang, Senin (16/11/2020) malam.
Orang nomor satu di Jateng itu hanya mengenakan kaos dan memakai sarung menemui para buruh berdiskusi terkait dasar hukum penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 mendatang. Pertemuan digelar lesehan.
"Pertemuan malam ini memang terkait pengupahan. Tapi, kami hadir tidak untuk menuntut berapa upah buruh harus dinaikkan, melainkan lebih pada memberikan masukan dan pertimbangan hukum yang harus diperhatikan Gubernur dalam penetapan UMK tahun depan," kata Ketua KSPN Jateng, Nanang Setyono.
Nanang mengatakan, situasi saat ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain karena pandemi, peraturan perundang-undangan tentang penetapan upah juga tumpang tindih. Dijelaskan, persoalan upah diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003. Selain itu, ada pula PP 78 tahun 2015 yang menjadi turunannya.
"Tapi baru-baru ini, ada juga UU Ciptakerja yang juga mengatur soal pengupahan. Maka nanti pak Gubernur mau pakai yang mana?. Untuk itu kami datang malam ini, untuk sharing dan memberikan masukan-masukan di tengah kondisi itu," katanya.