Dalam proses lelang, disepakati nilai kontrak proyek turun pada angka Rp3,7 miliar. Lelang proyek tersebut dibagi dalam lima paket kegiatan. Sementara pembangunan proyek itu dilakukan pada 38 titik yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Mojokerto.
Satu titik pekerjaan menelan anggaran berkisar Rp110 juta. Dalam pelaksanaannya, anggaran yang terserap hanya Rp2,86 miliar.
Dari hasil penyelidikan tim penyidik Kejari dan tim laboratorium bahan kontruksi dan bangunan Fakultas Teknik Sipil ITN Malang, ditemukan ada selisih atau pengurangan volume pekerjaan kegiatan tersebut.
"Terdapat indikasi perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran kegiatan sumur dangkal Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2016. Sehingga mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp474.867.674,13," kata Wicaksono.
Menurut Wicaksono, dalam kasus ini Suliestyawati dianggap pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya kerugian negara terkait proyek irigasi air tanah dangkal tahun anggaran 2016.