"Ini masih terus ditelusuri, ini kan masih melakukan pemeriksaan kepada PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus)," ucapnya.
Sebagai tambahan informasi, KPK telah menaikkan status perkara dugaan korupsi terkait penetapan kuota dan pelaksanaan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan. Sebelumnya, kasus ini masih berada di fase penyelidikan.
Perkara ini bermula dari pengelolaan kuota haji tahun 2023, di mana Indonesia memperoleh tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah.
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang, distribusi kuota tersebut seharusnya dibagi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk jemaah haji khusus. Namun, hasil investigasi KPK menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya.
Alih-alih mengikuti proporsi yang ditetapkan, pembagian kuota dilakukan secara tidak seimbang, yakni masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan haji khusus.
KPK menduga telah terjadi tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam proses tersebut. Selain itu, lembaga tersebut juga sedang menyelidiki kemungkinan adanya aliran dana terkait tambahan kuota haji khusus.