Berdasarkan penetapan Dirjen Migas, 247 titik penyalur BBM Satu Harga yang akan dibangun pada periode tahun 2021 - 2024 itu tersebar di beberapa wilayah. Di antaranya, Sumatera 26 titik penyalur (10 persen), Kalimantan 44 titik penyalur (18 persen), Sulawesi 24 titik penyalur (10 persen), Maluku dan Papua sebanyak 94 titik penyalur (38 persen) dan wilayah NTB dan NTT sebanyak 59 titik penyalur (24 persen).
Perjuangan ini untuk mengatasi dan menjangkau daerah yang selama ini kesulitan dalam mendapatkan akses BBM dengan harga yang terjangkau, terutama wilayah-wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), katanya.
"Jadi sudah ada target tahun 2021 yakni 76 titik penyalur yang akan dibangun, kemudian tahun 2022 ditargetkan sebanyak 72 titik, 2023 sebanyak 56 titik dan tahun 2024 ditargetkan sebanyak 43 titik penyalur,” ujarnya.
Kesiapan pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan realisasi dari program BBM Satu Harga, menurut Mercy, sangat penting. Ini terkait usulan rekomendasi/perizinan dari pemerintah daerah setempat, sehingga dapat membantu PT Pertamina (Persero) dan BPH Migas untuk mengalokasi sesuai jumlah lokasi yang telah ditetapkan.
"Yang saya takutkan jangan sampai dari jumlah ini, kita malah tidak mampu memastikan proses perizinan dan rekomendasinya, sehingga kuota ini malah gagal diwujudkan," katanya.