"Dinas sosial tidak memberikan nama penerima paket sembako kepada kelurahan, sehingga terjadi penumpukan karena masyarakat yang tidak dapat bantuan juga ikut datang di kantor kelurahan," ujarnya.
Sofyan menyampaikan, banyaknya permasalahan terkait penyelenggaraan bantuan sosial sembako mengakibatkan bantuan sosial sembako yang seharusnya mengurangi beban bagi masyarakat terdampak Covid-19, malah menjadi masalah baru.
"Seharusnya, pemerintah setempat serius dan niat baik bersama agar mendorong terciptanya pelayanan penyelenggaraan bantuan sembako yang tetap sasaran, efektif dan efisien," ujarnya.