MATARAM, iNews.id - Komisi I DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) kaget melihat kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur jumlahnya mencapai Rp10 miliar lebih. Besaran ini dinilai mencolok di tengah keterbatasan anggaran daerah akibat dampak pandemi Covid-19.
"Saya heran anggaran kebutuhan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tembus Rp10 miliar lebih," ujar Anggota Komisi I DPRD NTB Najamuddin Mustafa, Jumat (13/5/2022).
Menurut dia, Komisi I DPRD sudah menanyakan mengenai anggaran tersebut pada rapat kerja membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2021, bersama Biro Umum Setda. Dalam rapat pada Rabu (11/5/2022) itu, kata Najamuddin semua anggota Komisi I kaget terkait anggaran kebutuhan rumah tangga tersebut.
"Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp420.640.000. Memang pakaian dinas kualitas apa yang dibeli, sehingga jumlahnya sebesar itu," ucap Najamuddin.
Dia merincikan item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp4.314.974.577, kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp2.017.189.249.
"Lima item ini sudah mencapai Rp10 miliar lebih. Yang menjadi pertanyaan, fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar. Mestinya ini dulu yang perlu di-recofusing," ucapnya.
Najamuddin menambahkan, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui satu program, sembilan kegiatan dan 42 sub-kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan bidang administrasi pemerintahan pada Biro Umum Tahun 2021, total realisasi sebesar Rp134.073.978.735, dari pagu Rp142.297.697.545.
"Angka Rp142 Miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga," tegas Najamuddin.