"Artinya ada komitmen bersama antara pemerintah daerah, swasta dan semua unsur terkait lainnya untuk bersama-sama bahu-membahu mengatasi permasalahan ini secara serius. Itu semua juga berjalan paralel dengan kepemimpinan daerah dalam hal ini bupati, wakil bupati, forkopimda, yang satu suara," kata Reynold.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Mimika itu mengatakan, dinkes sebagai leading sector di bidang kesehatan melibatkan semua fasilitas kesehatan, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta untuk bersama-sama menangani pandemi Covi-19. Penanganan itu mulai dari pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, termasuk alat pelindung diri (APD) dan lainnya yang dibutuhkan.
Dalam penegakan aturan pembatasan sosial, semua organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika terlibat secara langsung bekerja sama dengan aparat TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan, paguyuban, relawan dan forum kerukunan umat beragama (FKUB).
Hal itu terlihat jelas saat pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial secara meluas (PSSM), pembatasan sosial diperluas dan diperketat (PSDD), pra-new normal atau normal baru hingga adaptasi gaya hidup baru yang diterapkan saat ini.
Faktor penting lainnya dalam upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 di Mimika, yaitu dengan telah tersedianya fasilitas pemeriksaan secara mandiri di Laboratorium PCR pada Klinik Kuala Kencana milik PT Freeport Indonesia dan Laboratorium PCR RSUD Mimika.
"Setiap hari pasti ada pemeriksaan spesimen swab antara 100 sampai 110 spesimen yang bisa dikeluarkan dan diketahui hasilnya dalam waktu 24 jam. Ini langsung terkoneksi dengan sistem pelaporan kasus BNPB di Jakarta melalui Litbangkes Provinsi Papua di Jayapura," ujar Reynold.