JAYAPURA, iNews.id - Pemerintah Provinsi Papua ditegur pusat karena belum mengajukan penyederhanaan organisasi. Padahal hal ini menjadi instruksi Presiden Jokowi.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik, membenarkan hal tersebut. Selain Papua, provinsi lainnya yakni Sumatera Selatan (Sumsel).
"Kami (Kemendagri) telah menegur secara tegas bagi pemerintah daerah yang belum melaksanakan perintah Presiden ini," kata Akmal dalam keterangannya, Rabu (22/12/2021).
Data yang dihimpun masih ada 15 daerah yang belum mengajukan penyederhanaan struktur organisasi (PSO). Sebagian besar dari Papua dan Papua Barat.
Sementara 493 kabupaten dan kota serta 32 provinsi sudah mengajukan PSO. Tercatat ada 140.474 jabatan dari target 143.115 atau 94,86 persen telah disederhanakan.