Sehingga lanjutnya, permasalahan-permasalahan TPPO yang terjadi di wilayah Sulut jangan sampai dijadikan ‘batu loncatan’, misalkan dari kabupaten ke provinsi, kemudian loncat lagi ke provinsi yang lain dan baru ke luar negeri.
“Jangan sampai masyarakat mudah terpengaruh dan kemudian mereka berangkat atau bekerja di luar provinsi ini, kemudian proses pekerjaannya juga tidak sesuai dengan aturan,” ucapnya.
Menurutnya, hal-hal seperti itulah yang harus dihindari. Dalam artian semua fungsi harus dilakukan, yang pertama fungsi pencegahan.
“Siapa saja yang memiliki kewenangan itu silakan melakukan pencegahan, memberikan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat sampai dengan proses penegakan hukum. Bahkan jikalau memungkinkan sampai kepada proses pemulangan, manakala kemudian orang-orang tersebut dianggap sebagai korban human trafficking,” katanya.
Kapolda Sulut juga meminta kepada Direktur Reskrimum agar mengadakan evaluasi dan rapat koordinasi lanjutan.
“Mungkin secara bergiliran. Hari ini rakor di Polda, berikutnya mungkin dilakukan di pemprov, Imigrasi dan lainnya. Yang penting semuanya mindset-nya sama dalam penanganan TPPO,” ucapnya.