MANADO, iNews.id - Polda Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi (rakor) penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bersama sejumlah instansi terkait. Rakor ini dibuka langsung Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto.
Pertemuan ini diikuti Pemprov Sulut, Kanwil Kemenkum HAM Sulut, Imigrasi, BP2MI, beberapa stakeholders yang bertanggung jawab di pelabuhan dan bandara, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, PPPA serta instansi terkait lainnya.
“Saya membuka pelaksanaan rakor terkait atensi yang sudah diinstruksikan Mabes Polri termasuk juga perintah dari Bapak Presiden tentang masalah human trafficking atau TPPO,” ujar Kapolda, Senin (19/6/2023).
Dia berharap melalui rakor ini seluruh instansi terkait bisa memiliki persepsi sama jika TPPO merupakan tindak pidana yang harus menjadi perhatian bersama.
“Human trafficking atau TPPO itu suatu bentuk tindak pidana yang harus menjadi perhatian kita bersama, tidak sektoral, tidak segmented. Artinya, tidak hanya kemudian ini urusan Polda Sulut saja. Semuanya memberikan kontribusi, sesuai dengan kewenangannya masing-masing,” katanya.