Terakhir dugaan penyimpangan perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan 2019.
"Ketiga perkara itu hingga saat ini masih berproses. Selain menunggu perhitungan kerugian juga melakukan pendalaman dengan mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi-saksi," tuturnya
Dia menjelaskan untuk kerugian fisik juga sedang proses melakukan perhitungan oleh dua ahli, yaitu ahli fisik maupun ahli keuangan untuk memperhitungkan kerugian terhadap kedua pekerjaan fisik itu.
Penyidik juga sedang memenuhi dokumen-dokumen yang diminta oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kemudian utntuk perkara dinas fiktif di DPRD masih dalam perhitungan dari Inspektorat Pemkab Pasaman Barat.
"Penanganan perkara korupsi tidak sama dengan perkara pidana biasa. Banyak tahapan yang harus dilalui dan dokumen yang dilengkapi. Salah satunya adalah perhitungan kerugian negara akibat tindakan korupsi itu," ujarnya.