“Yang bersangkutan menunggu proses, sementara tidak dilantik. Nanti tentu ada pada proses pemeriksaan, sidang, hingga putusan. Percayalah, makin tinggi orang yang berbuat salah, makin tinggi pula sanksinya. Tidak ada diskriminasi,” katanya.
Polda Sumbar memastikan proses tersebut dilaksanakan sesuai prosedur untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak. Institusi kepolisian juga menyatakan tidak akan melindungi anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Kabid Propam Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro mengatakan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan ahli psikologi. Penyidik internal juga mengamankan barang bukti berupa tangkapan layar serta dokumen pendukung lainnya.
Kombes Siswantoro menjelaskan, penanganan laporan telah ditingkatkan ke proses kode etik. Berkas pemeriksaan kini dipersiapkan untuk dibawa ke persidangan.
“Kami dari Bidang Propam sudah melakukan pemeriksaan dan meningkatkan penanganan ke proses kode etik. Persangkaan pasal yang kami terapkan yaitu Pasal 5 ayat 1, huruf g karena tidak menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, serta menghormati dan menjunjung tinggi HAM dalam pelaksanaan tugas,” kata Kombes Pol Siswantoro.
Selain pasal tersebut, Propam menerapkan Pasal 6 angka 1 huruf a yang mengatur kewajiban anggota Polri memberikan keteladanan dan kepemimpinan dalam pelayanan kepada masyarakat.