Menurut HD, pemprov berkoordinasi dengan Kementerian Sosial mengenai update data. Sehingga daerah tidak hanya menyuplai data, tapi juga ikut membenahi data dari Kemensos. Dengan harapan tidak ada sasaran penerima bantuan yang memang berhak menjadi terlewatkan.
Sedikit bercerita, HD mengatakan jika semua ini berawal dari ketidakadilan yang disuarakan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan. Baik itu bantuan dari pusat maupun daerah karena dalam penyalurannya masih merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang lama.
Melalui aplikasi ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi dalam rangka menghadapi persoalan data bansos khususnya di Sumsel. Karena dengan tersedianya data penerima bansos akan mempercepat proses pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar di daerah Sumsel.
"Untuk merevisi itu kita tidak punya kewenangan. Dari sanalah Saya dengan Perwakilan BPKP menggagas tentang data regional. Dan beruntung sekali kepala perwakilan BPKP kita mau memberikan bimbingan. Sehingga anjungan ini dapat menjadi navigasi kita dalam mendistribusikan bantuan agar tidak salah sasaran," katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Provinsi Sumsel Mirwansyah mengatakan selama ini ada beberapa hal yang melatarbelakangi dibuatnya Anjungan Bansos Sriwijaya yang merupakan inisiasi langsung Gubernur Sumsel Herman Deru.