Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Sumut Sugianto Makmur mengkritik keputusan pemprov yang menaikkan PBBKB sehingga harga BBM naik. Menurutnya, kenaikan tersebut tak tepat di tengah kondisi pandemi.
Dia juga menyayangkan DPRD tak dilibatkan dalam proses penyusunan Pergub 1 Tahun 2021 itu. Dia meminta aturan tersebut dibatalkan karena tak ada konsultasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
"Kenaikan ini hanya akan memicu inflasi, Ini soal momentum di mana masyarakat sedang sulit, lalu menjelang puasa dan anak sekolah masuk. Sebaiknya ditunda sampai pemulihan ekonomi," ucapnya.
Dia menilai, tidak ada urgensi bagi pemprov menargetkan tambahan pendapatan Rp300 miliar. Pasalnya, anggaran Rp500 miliar dari refocusing anggaran juga belum dipertanggungjawabkan.
"Tidak ada urgensinya. Sebaiknya ditunda," katanya.