KEBUMEN, iNews.id - Tim BLT-D Satgassus TPK Pencegahan Mabes Polri melakukan monitoring penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selama tiga hari tim ini melihat penyaluran bansos di Kecamatan Adimulyo, Sadang dan Kebumen.
Ketua Tim BLT-D Satgassus TPK Pencegahan Mabes Polri Budi Agung Nugroho menyatakan, dari hasil monitoring penyaluran bansos di Kebumen masih tergolong baik. Namun ada beberapa catatan untuk pembenahan agar bansos yang disalurkan lebih tepat sasaran.
“Masih ditemukan keluarga penerima manfaat (KPM) yang dobel dalam menerima bansos. Disisi lain, ada beberapa masyarakat miskin, sebatang kara justru tidak mendapatkan bantuan. Hal ini karena data KPM masih mengacu dari data DTKS di Kemensos,” kata Agung di Pendopo Kecamatan Kebumen, Kamis (22/9/2022).
Hal ini berbeda dengan bansos yang bersumber dana desa (BLTDD) karena yang mendata adalah pemerintah desa. Sedangkan bansos program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai, Program Bantuan Sosial Tunai (BST) BLT BBM masih mengacu dari DTKS.
"Kalau BLTDD, desa tahu mana warganya yang memang layak mendapat bantuan karena kriteria penentuannya ada di desa. Sementara DTKS dari pusat, sehingga desa atau pemerintah daerah tidak tahu siapa warganya yang mendapat bansos dari pusat," katanya.
Menurutnya, data DTKS perlu dipembaharui karena ada KPM yang taraf hidupnya sudah lebih baik, tidak lagi disebut sebagai keluarga miskin. Pembaharuan iharus melibatkan pemerintah daerah yang tahu kondisi masyarakatnya.
“Kalau penyalurannya sudah baik. Besaran bantuan yang diterima sesuai,” katanya.