Menurutnya sistem pengawasan Bansos masih lemah. Pendamping PKH dan TKSK tidak cukup menjadikan program bansos berjalan dengan baik. Mereka ditunjuk dan digaji dari pusat, bukan menjadi kewenangan daerah. Hal ini menyulitkan penanganan ketika terjadi pelanggaran.
“Harusnya pemerintah daerah juga diberi kewenangan dalam penyaluran bansos ini. Ke depan baik pendataan dan penyalurannya harus terintegrasi," katanya.
Bupati Kebumen Arif Sugiyanto mendukung monitoring yang dilaksanakan Tim Mabes Polri. Dia ingin penyaluran bansos di Kebumen bisa lebih tertata dan transparan baik pendataanya maupun pengawasannya.
"Kami welcome, silakan. Ini dilihat, diawasi dan diberitahu apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah agar penyaluran bansos ini bisa tepat sasaran, datanya tidak tumpang tindih, dan tidak ada penyelewengan,” katanya.