Menurutnya, pertimbangan PPATK menelusuri tentang sumbangan itu, selain menjadi perhatian publik, sumbangan juga rencananya disalurkan melalui Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indra Heri.
"Kapolda ini sensitif persoalannya karena dalam istilah intelijen keuangan seperti PPATK itu yang namanya pejabat teras seperti Kapolda masuk kepada definisi PEPS namanya Politically Ekspose Persons, artinya adalah orang-orang yang terekspos secara politik terdiri dari pejabat dari pusat sampai ke daerah, aparat penegak hukum dan lain sebagainya itu termasuk kategori PEPS," ucapnya.