JAKARTA, iNews.id - Di masa transformasi digital, teknologi menjadi hal penting. Bahkan, masyarakat lebih banyak bersosialisasi secara digital.
Kebebasan berpendapat, termasuk di dunia digital, memang dilindungi oleh undang-undang. Namun, kebebasan tersebut memiliki batas dan norma hukum berlaku.
Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab dapat menghindarkan perpecahan di masyarakat yang berawal dari kebebasan berpendapat di dunia digital.
Komisioner Komisi Informasi Aceh 2020-2024 Ade Firmansyah mengatakan, internet bisa diakses siapa saja, yaitu orang dengan latar belakang berbeda-beda yang tidak dibatasi oleh geografis budaya. Oleh karena itu, wajar apabila dibutuhkan standar etika yang sama untuk mengaturnya. Tujuannya adalah untuk menghindari benturan atau konflik yang dilatarbelakangi oleh ragam perbedaan tersebut.
“Acuannya adalah, siapapun tanpa terkecuali, ketika menggunakan internet wajib menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan, perbedaan dan keragaman, kebebasan berekspresi, keterbukaan dan kejujuran, serta hak individu. Kebebasan memang menjadi hak
individu, tetapi tetap harus mengacu pada etiket dan tata hukum positif yang berlaku,” ujar Ade melalui keterangannya dikutip Sabtu (30/7/2022).