Di Hadapan DPR, PPATK Tegaskan Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu Murni Pencucian Uang

JAKARTA, iNews.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menegaskan temuan transaksi tak wajar sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkue) murni merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Hal itu, disampaikan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, pada Selasa (21/3/2023). Dia menanggapi pertanyaan anggota Komisi III, Desmond J Mahesa, yang meminta penjelasan apakah transaksi tersebut TPPU atau bukan. 

Baca Juga

481 Ribu Hektare Lahan Bakal Dibuka untuk Ekosistem Swasembada Pangan

"Transaksinya TPPU, pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, TPPU. Jika tidak TPPU, tidak akan kami sampaikan," jawab Ivan, dalam raker tersebut. 

Dia pun menjelaskan bahwa PPATK sudah melakukan pemeriksaan dan menganalisa transaksi tersebut. Itu sebabnya, sejak awal PPATK menyebut transaksi senilai Rp349 triliun adalah pencucian uang. 

Baca Juga

Infografis Mahfud dan Kemenkeu Sepakat Tindak Lanjuti Laporan Dana Janggal Rp349 Triliun

"Ada pencucian uang, kami tidak pernah satu kalipun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan tidak ada pencucian uang, saya juga enggak tahu itu statement dari siapa," ujar Ivan.