Di Hadapan DPR, PPATK Tegaskan Transaksi Rp349 Triliun di Kemenkeu Murni Pencucian Uang

JAKARTA, iNews.id - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), menegaskan temuan transaksi tak wajar sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkue) murni merupakan tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

Hal itu, disampaikan Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR, pada Selasa (21/3/2023). Dia menanggapi pertanyaan anggota Komisi III, Desmond J Mahesa, yang meminta penjelasan apakah transaksi tersebut TPPU atau bukan. 

Baca Juga

Menhub Minta Seluruh Unit Kerja di Sektor Kelautan Bekerja 24 Jam Selama Nataru

"Transaksinya TPPU, pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, TPPU. Jika tidak TPPU, tidak akan kami sampaikan," jawab Ivan, dalam raker tersebut. 

Dia pun menjelaskan bahwa PPATK sudah melakukan pemeriksaan dan menganalisa transaksi tersebut. Itu sebabnya, sejak awal PPATK menyebut transaksi senilai Rp349 triliun adalah pencucian uang. 

Baca Juga

Infografis Mahfud dan Kemenkeu Sepakat Tindak Lanjuti Laporan Dana Janggal Rp349 Triliun

"Ada pencucian uang, kami tidak pernah satu kalipun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan tidak ada pencucian uang, saya juga enggak tahu itu statement dari siapa," ujar Ivan. 

Ketika mendengar penjelasan tersebut, Desmon kembali mempertanyakan apakah ada tindak kejahatan yang terjadi di Kementerian Keuangan. Hal tersebut lantaran asanya tindak pidana pencucian uang. 

Baca Juga

Mahfud Sepakat dengan Kemenkeu, Tindak Lanjuti Laporan Dana Janggal Rp349 Triliun

"Jadi ada kejahatan di Departemen Kemenkue?," tanya Desmon. 

"Bukan, dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik pidana asal sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Disebutkan di situ, penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU, dan di penjelasan dikatakan bahwa Direktorat Jenderal Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pacak menjadi penyidik tindak pidana asal," kata Ivan. 

Editor: Jeanny Aipassa