DPR Sebut Peleburan BP Batam Langgar Undang-Undang

Rully Ramli ยท Selasa, 25 Desember 2018 - 11:01 WIB
DPR Sebut Peleburan BP Batam Langgar Undang-Undang

ilustrasi. (Foto: Ant)

JAKARTA, iNews.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah membatalkan rencana peleburan Badan Pengusahaan (BP) Batam dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. Rencana itu dinilai legislator melanggar undang-undang (UU).

Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidiq mengatakan, konsekuensi peleburan yang membuat Wali Kota Batam menjadi Kepala BP Batam melanggar UU Nomor 53 tahun 1999. Dalam aturan tersebut, wali kota Batam tidak boleh rangkap jabatan.

Pasalnya hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintahan yang melarang walikota merangkap jabatan. Selain itu UU Nomor 53 Tahun 1999 dengan jelas tidak boleh membagi wewenang dua lembaga tersebut.

“Karena undang undang menyebut BP Batam dikelola oleh lembaga setingkat menteri yang menjadi mitra di Komisi VI DPR,” kata dia, Selasa (25/12/2018).

Politikus Partai Golkar itu meminta pemerintah untuk duduk bersama dengan DPR sebelum mengambil keputusan soal BP Batam. Sidiq menduga gesekan antara BP Batam dan Pemkot Batam terjadi lantaran Pemkot tidak puas dengan kewenangan BP Batam.

"Sebaiknya pemerintah duduk bersama dengan DPR mengevaluasi semua permasalahan terkait BP Batam sehingga semua keputusan yang diambil tidak menabrak aturan,” ucap dia.

Menurut Sidiq, kinerja BP Batam di tangan Lukita Dinarsyah Tuwo sudah cukup bagus. Perbaikan layanan izin dan komunikasi dengan Pemkot sudah terjalin dengan baik.

Senada, Anggota Komisi VI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo menduga ada kepentingan pemerintah yang tidak diakomodasi oleh BP Batam. Sehingga, pemerintah berencana mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan UU.

Bambang menilai, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam bertujuan untuk meningkatkan daya saing Batam. Sebagai kawasan industri dan perdagangan, Batam diharapkan bisa menyaingi Singapura.

Dengan demikian, menurut dia, rencana peleburan BP Batam akan merugikan daya saing. Apalagi, status KEK akan disematkan kepada Batam pada 2020.

Bambang mengingatkan pemerintah untuk tidak mengambil keputusan yang melanggar UU. “Menko Ekonomi tidak bisa mengambil keputusan sendiri terkait BP Batam,” ucap dia.

Editor : Rahmat Fiansyah