Gara-gara UMP, KSPI Bakal Tuntut 30 Gubernur ke PTUN

Advenia Elisabeth ยท Jumat, 03 Desember 2021 - 18:07:00 WIB
 Gara-gara UMP, KSPI Bakal Tuntut 30 Gubernur ke PTUN
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal. (Foto: dok iNews)

JAKARTA, iNews.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bakal menuntut 30 gubernur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Tuntutan itu, terkait dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). 

"Kami akan menggugat 30 SK gubernur terkait UMP ke PTUN," kata Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam konferensi secara virtual, Jumat (3/12/2021).

Dia menjelaskan, gugatan KSPI tersebut karena rata-rata kenaikan UMP yang ditetapkan para gubernur hanya 1,09 persen di tahun depan. Kenaikan upah ini mengacu pada perhitungan formula di Peraturan Presiden (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. 

Iqbal menuturkan, aturan tersebut semestinya tidak berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan bahwa UU Cipta Kerja bersifat inkonstitusional bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu dua tahun.

"Pengertian inkonstitusional bersyarat menurut para ahli hukum tata negara yang KSPI sudah berkomunikasi, menyatakan inkonstitusional bersyarat. Artinya, UU Cipta kerja tidak berlaku sampai dipenuhinya syarat-syarat yang disampaikan oleh MK," ujar Said Iqbal.

Selain itu, lanjutnya, MK meminta pemerintah menangguhkan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas selama UU Cipta Kerja direvisi. Dengan demikian, kebijakan upah dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tak bisa menjadi acuan.

Said mengatakan, buruh akan kembali melakukan aksi unjuk rasa menuntut agar pemerintah mencabut PP Nomor 36 Tahun 2021 dan mencabut UU Cipta Kerja. Aksi itu akan dilakukan pada 6-10 Desember 2021.

"Para buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Istana Kepresidenan, kantor MK, dan Balai Kota DKI Jakarta pada 7 Desember 2021," ungkap Said Iqbal.

Dia mengungkapkan, aksi ini akan melibatkan 50.000-100.000 buruh di Jabodetabek yang berasal dari 60 federasi serikat pekerja tingkat nasional. 

Selanjutnya, buruh akan melakukan aksi unjuk rasa serempak di provinsi masing-masing pada 9 Desember 2021 mendatang. Said bilang, aksi ini akan diikuti hingga jutaan buruh.

Selain itu, Said bersama 2 juta buruh berencana melakukan aksi mogok nasional. Namun, belum ada keputusan kapan aksi itu akan dilakukan.

"Karena atas permintaan kawan-kawan daerah aksi ini akan difokuskan ke daerah, terutama bupati, walikota, gubernur harus mengubah SK tentang kenaikan UMP dan UMK. Untuk kapan tepatnya aksi mogok nasional akan kami umumkan lebih lanjut," tutur Said Iqbal.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: