Hutama Karya Tepis Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Lahan, Ini Penjelasannya

JAKARTA, iNews.id - PT Hutama Karya (Persero) buka suara soal dugaan kasus korupsi pengadaan lahan yang melibatkan mantan pejabat perusahaan. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Abjib Al Hakim menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar.

Ia mengungkap pemberitaan yang beredar terkait kasus transaksi pembelian lahan di wilayah Bakauheni dan Kalianda pada tahun 2018 – 2020 dan melibatkan dua mantan pejabat PT Hutama Karya dan pihak swasta tidak tepat.

Baca Juga

Wamenkeu: Dana Transfer Dipangkas Tak Kurangi Manfaat ke Masyarakat Daerah

Pasalnya, kata dia, pembelian lahan itu adalah bukan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Namun, untuk investasi pengembangan kawasan.

"Pemberitaan yang beredar di media massa dan media sosial dengan headline bahwa korupsi terjadi pada pengadaan lahan di Jalan Tol Trans Sumatera adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan kasus yang sedang terjadi," ucap dia dalam pernyataan resmi, Jumat (21/6/2024).

Baca Juga

Hutama Karya Dapat PMN Rp112,5 Triliun, Dipakai untuk Apa Saja?

"Pembelian lahan tersebut adalah bukan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, namun untuk investasi pengembangan kawasan," tuturnya.

Adjib menjelaskan, lahan yang dimaksud berada di Wilayah Bakauheni dan Kalianda yang secara jarak berada di luar wilayah operasional dan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Baca Juga

KPK Geledah Kantor Hutama Karya terkait Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera

Ia juga menegaskan bahwa dana atas transaksi pembelian lahan tidak berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, proses penyelidikan atas kasus ini masih berjalan dan Hutama Karya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, serta akan kooperatif selama penyidikan.

"Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN, serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya," kata Adjib.

Editor: Puti Aini Yasmin