Kasus BLBI, Mahfud MD: Aset Tanah Sudah Kembali Dikuasai Pemerintah

azhfar muhammad ยท Selasa, 21 September 2021 - 14:41:00 WIB
Kasus BLBI, Mahfud MD: Aset Tanah Sudah Kembali Dikuasai Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD (ketiga kiri), bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat memberi keterangan per virtual, di Jakarta, Selasa (21/9/2021)

JAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD, mengklaim aset tanah dari para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) telah dikembalikan ke pemerintah. 

Menurut dia, Satgas BLBI telah melakukan penanganan yang baik terhadap obligor dan debitur yang memiliki utang terhadap negara.

Hal itu, terlihat dari harta atas Hak tagih BLBI aset kekayaan negara yang berupa tanah yang sudak dikembalikan obligor kepada pemerintah. Sedangkan untuk hak tagih berupa uang, secara bertahap oleh pemerintah bersama Satgas BLBI. 

"Pertama tim satgas sudah bekerja dengan baik. Pertama mereka sudah melakukan identifikasi aset dalam bentuk tanah sebanyak 5,2 juta hektar kemarin yang di empat kota sudah kami kuasai kembali," kata Mahfud MD melalui keterangan virtual, Selasa (21/9/2021).

Demikian dengan berhasilnya pengambilan kekuasaan tersebut ditandai dengan penandatangan proses sertifikasi atas nama negara dan itu terus dikembangkan.

"Kemudian untuk utang-piutang dalam bentuk uang dan bentuk rekening dan pengakuan sebagian itu  yaa jalan tentu. Dan buktinya mereka yang telah dipanggil hampir mereka semuanya merespon, ada yang langsung saya bayar. Ada yang (mungkin) saya gak segitu.Pokoknya datang" ujar Mahfud.

Menurut Mahfud jika mereka tak memenuhi panggilan maka akan ditindak tegas lewat jalur hukum karena uang milik negara.

"Kita sudah punya dokumen, dan saya memiliki catatan ini dilakukan secara manusiawi dan ini kan situasinya harus dipahami masa krisis saat itu," ungkap Mahfud.

Dia mengungkapkan, proses pemberian pinjaman kepada para pengutang BLBI, yang secara hak tagih nilainya sudah disesuaikan dengan situasi saat itu dan pihaknya mengaku telah melakukan berbagai keringanan terhadap para obligor maupun debitur yang memiliki utang kepada negara.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: