Kementerian BUMN Dorong Aturan Hukum Adaptif untuk Iklim Bisnis Kondusif

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendorong aturan hukum yang adaptif untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, khususnya bagi perusahaan pelat merah.

Hal itu, menjadi bahasan utama dalam forum Restructuring Insolvency & Governance Conference (RIGC) Tahun 2023 yang digelar pekan lalu. Forum ini menjadi wadah yang mempertemukan para ahli hukum dan keuangan Indonesia maupun internasional untuk berdiskusi secara terbuka mengenai prosedur insolvensi dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

MEDC Targetkan 160 MBOEPD Akhir 2025, Perluas Portofolio Energi Bersih

Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari, mengatakan prosedur insolvensi dan PKPU diangkat dalam forum RIGC 2023 karena sangat penting bagi ekosistem bisnis dan keuangan.

"Kementerian BUMN berkomitmen menjadikan ekosistem usaha BUMN berkelanjutan, sehingga semakin dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial kepada masyarakat," kata Rabin, dalam keterangan dikutip Sabtu (11/11/2023).

Kementerian BUMN Gelar Bazar UMKM, Dorong Perluasan Pasar dan Peningkatan Daya Saing

Menurut dia, PKPU sebagai salah satu solusi, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi alternatif proses restrukturisasi, asalkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan spesifik perusahaan.

“Mengingat keterbatasan waktu, kepentingan kreditur, kemampuan perusahaan, dan unsur keuangan negara yang melekat pada entitas BUMN, maka proses PKPU perlu dilakukan dengan persiapan yang matang dengan memitigasi risiko dan mengedepankan tata kelola yang baik,” ujar Rabin.

Erick Thohir Bicara Opsi Negosiasi PKPU Waskita Karya

Oleh karena itu, lanjutnya, para pemangku kepentingan harus memiliki pemikiran yang sama ketika menghadapi persoalan kepailitan dan PKPU di lingkungan BUMN dan mendukung proses restrukturisasi, sehingga perusahaan dapat pulih dan mampu mempertahankan kelangsungannya di masa depan.

Dia memaparkan, dari sisi makro, undang-undang yang mengawasi PKPU juga harus diperbaiki agar tidak terjadi silo dalam proses restrukturisasi ini. Semua pihak perlu memikirkan kembali dan mempertimbangkan perubahan UU Kepailitan yang ada.

"Penguatan hukum kepailitan dan PKPU secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan global," ungkap Rabin.

Berdasarkan data Asian Development Bank pda 2021, terdapat lebih dari 100 BUMN di Indonesia dengan lebih dari 1.000 anak perusahaan dan memiliki aset lebih dari 500 miliar dolar AS (Rp8.892 triliun) atau setara dengan 56,2 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2019.

Mengingat pentingnya aset-aset BUMN terhadap perekonomian Indonesia, dan melihat risiko makro global terhadap perekonomian serta meningkatnya suku bunga, maka pertanyaan mengenai kebutuhan restrukturisasi dan insolvensi BUMN menjadi sangat penting.

"Terutama karena BUMN sering kali diberi mandat dengan misi yang kompleks, beberapa di antaranya terkait dengan tujuan pembangunan nasional dan sosial secara keseluruhan, serta dipadukan dengan beragam pemangku kepentingan," tutur Rabin.

Presiden Direktur PT Danareksa (Persero), Yadi Jaya Ruchandi, mengatakan permasalahan seputar insolvensi dan prosedur PKPU menjadi perhatian PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), yang sejak pertengahan tahun lalu berinduk kepada Danareksa Holding.

Menurut dia, Danareksa sepenuhnya mendukung peran penting PPA agar mampu menyelesaikan proses restrukturisasi dan menghidupkan kembali BUMN yang mengalami kesulitan, serta mengelola dan melaksanakan proses pemulihan yang efektif untuk aset berkinerja rendah dalam ekosistem internal Danareksa dan ekosistem BUMN secara luas, termasuk BUMN perbankan dan non-bank.