KLHK Siap Lepas 41.000 Hektare Kawasan Hutan untuk Pembangunan IKN Nusantara

Iqbal Dwi Purnama ยท Selasa, 09 Agustus 2022 - 14:55:00 WIB
KLHK Siap Lepas 41.000 Hektare Kawasan Hutan untuk Pembangunan IKN Nusantara
Suasana penyatuan tanah dan air yang dibawa 34 gubernur dalam kendi Nusantara di Titik Nol IKN Kaltim. (IST)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap melepas sekitar 41.000 hektare kawasan Hutan yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Direktur Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Ruandha Agung Suhardiman, mengatakan saat ini terdapat 41.493 hektare kawasan hutan di wilayah IKN Nusantara yang sudah dialihkan fungsinya menjadi Hutan Produksi Konversi (HPK).

Menurut dia, KLHK tinggal menunggu permohonan resmi dari Otorita IKN untuk melepas HPK tersebut agar dapat diolah atau dimanfaatkan untuk pembanguan IKN Nusantara.

"Sekarang yang harus memberikan permohonan untuk pelepasan HPK adalah Otorita IKN, jadi kami menunggu permohonan dari Otorita IKN," ujar Ruandha, saat ditemui di The Westin Jakarta, Selasa (9/8/2022).

Dia menjelaskan, setelah surat permohonan dari Otorita IKN diajukan ke KLHK, maka kawasan hutan yang telah diubah itu bisa dilepaskan ke Otorita IKN, sehingga bisa segera dilakukan pembanguan di kawasan tersebut.

Karena wilayah HPK tersebut nantinya kalau sudah di diberikan bisa diubah statusnya menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). APL merupakan areal di luar kawasan hutan negara yang diperuntukkan bagi pembangunan di luar bidang kehutanan.

"Akan dilanjutkan dengan permohonan dari OIKN untuk mengajukan pelepasan tersebut, sehingga betul-betul areal itu akan dilepaskan menjadi dan dikelola OIKN," ungkap Ruandha.

Namun demikian menurutnya menggambat atau tidaknya sebuah pembanguan yang dilakukan itu bakal tergantung dari OIKN untuk segera melakukan permohonan.

Sebelumnya, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menjelaskan bahwa pada area HPK seluas 41.493 hektare tersebut di dalamnya termasuk wilayah pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda