Kuliah Umum di Unsoed, Erick Thohir: Sinergitas BUMN-Universitas Bekal Hadapi Tantangan Disrupsi

PURWOKERTO, iNews.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen meningkatkan kesiapan para generasi muda untuk siap bersaing dalam era disrupsi. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, generasi muda, dalam hal ini mahasiwa, merupakan ujung tombak dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia pada 2045.

"Sudah waktunya kalian mengisi. Jangan kebiasaan menjadi penonton. Kita negara yang kaya sumber daya alam (SDA) dan market yang besar, tetapi dari zaman Belanda dipakai untuk pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan negara lain," ujar Erick saat kuliah umum tokoh nasional, Menteri BUMN Erick Thohir bertajuk 'Kolaborasi BUMN dan Perguruan Tinggi dalam Menciptakan Generasi Digital di era Disrupsi' di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).

Baca Juga

BUMN China Cetak Laba Rp7.400 Triliun pada Januari-September 2025

Di hadapan ribuan mahasiswa Unsoed, mantan Presiden Inter Milan itu menyebut Indonesia harus punya ekosistem sendiri dan tak lagi tergantung pada ekosistem negara lain, baik China atau Amerika Serikat (AS). Erick tak ingin tren pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menjadi sumber bagi perekonomian negara lain.

Saat ini, ucap Erick, Indonesia sedang menghadapi tantangan lima disrupsi global mulai dari geo-ekonomi, demografi, lingkungan, kesehatan, dan teknologi. Erick menyampaikan, perang Rusia-Ukraina menjadi penyebab utama timbulnya geo-ekonomi yang berdampak pada terganggunya rantai pasok dunia. Kondisi tersebut tentu akan berpengaruh pada Indonesia yang selama ini masih impor BBM. 

"Kalau benar Rusia menyetop produksi minyaknya, minyak akan sampai harganya 380 dolar AS per barel. Hari ini Indonesia negara yang impor BBM bukan swasembada BBM, pemerintah mengeluarkan Rp350 triliun untuk menyubsidi BBM dan listrik, itu dengan catatan harganya 100 sampai 110 dolar AS per barel. Kalau 380 dolar AS per barel berarti kita harus subsidi Rp1.400 triliun, tidak sanggup. Data-data menunjukkan 60 negara akan menuju kebangkrutan, bukan Indonesia asal disiplin," tuturnya.