Malaysia Setuju Bangun Pembangkit Tenaga Nuklir setelah 2035
KUALA LUMPUR, iNews.id - Malaysia bersiap untuk kemungkinan menggunakan energi nuklir setelah tahun 2035. Negara tetangga Indonesia ini tengah berjuang untuk memenuhi target energi terbarukan dan nol emisi karbon.
Melansir The Straits Times, Kabinet Malaysia membahas peta jalan nuklir yang diusulkan oleh Dewan Energi Nasional (MTN) pada akhir November. Diputuskan bahwa nuklir merupakan salah satu opsi pembangkit tenaga listrik usai tahun 2035.
Adapun, makalah yang disiapkan oleh MTN, yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Anwar Ibrahim dengan beberapa menteri lain sebagai anggota, disiapkan setelah Kabinet memintanya pada bulan April 2024.
Regulasi yang ditetapkan oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA) akan memakan waktu sekitar satu dekade untuk dirampungkan.
"PM ingin mempercepat prosesnya," ucap seorang pejabat tinggi pemerintah kepada Straits Times dikutip, Sabtu (21/12/2024).
Sebelumnya, sejumlah menteri pada awal November mengungkapkan bahwa Malaysia sedang mempertimbangkan kemungkinan penggunaan energi nuklir.
Sejak saat itu, beberapa sumber menyebut bahwa MyPOWER, badan di bawah Kementerian Transisi Energi dan Transformasi Air (Petra) yang bertugas mengatur reformasi untuk sektor kelistrikan, telah ditunjuk menjadi organisasi implementasi program energi nuklir Malaysia (Nepio).
Nantinya, Nepio bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pekerjaan yang dibutuhkan untuk akhirnya meresmikan pembangkit listrik tenaga nuklir di bawah kerangka IAEA.
Namun, seorang pejabat mengatakan meskipun diskusi awal telah dilakukan dengan negara-negara lain untuk mempercepat implementasi tenaga nuklir Malaysia, masalah ini perlu ditangani dengan hati-hati karena adanya sensitivitas politik domestik dan pertimbangan geopolitik.
Menteri Transisi Energi dan Transformasi Air Fadillah Yusof belum menjelaskan kapan hal tersebut diputuskan, dia menyebut penggunaan tenaga nuklir dalam pembangkitan listrik masa depan mempertimbangkan komitmen Malaysia terhadap Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta meningkatnya permintaan untuk memastikan pasokan listrik yang andal dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Penerapan energi nuklir dalam sistem tenaga listrik kita akan bergantung pada hasil studi kelayakan yang sedang berlangsung, yang memperhitungkan berbagai aspek ekonomi, teknis, serta sosial dari pengembangan nuklir,” ucap Fadillah beberapa waktu lalu.