Melihat Jantung Kendali Tambang Bawah Tanah PT Freeport Indonesia: Canggih, Kompleks, bak Main Game

Kamis, 29 Agustus 2024 - 08:36:00 WIB

Senior Vice President Underground Mine PTFI Hengky Rumbino menunjukkan cara kerja kendaraan pengangkut material tambang yang dioperasikan jarak jauh dari ruang kendali di MP 72, Tembagapura, Papua. (Foto: iNews.id/Zen Teguh).

Dia menambahkan, saat ini produksi tambang bawah tanah PTFI sekitar 125.000-150.000 ton per hari. Untuk diketahui, selain GBC, tambang bawah tanah lainnya, yaitu blok Deep Mile Level Zone (DMLZ), dan Big Gossan. Kemudian, blok Kucing Liar yang juga akan digarap tahun ini dan memiliki masa produksi hingga 2053. PTFI juga punya Deep Ore Zone (DOZ), namun sudah selesai produksi.

Infografis Tambang Bawah Tanah PT Freeport Indonesia Terbesar di Dunia

Kontribusi ke Negara

Setelah melalui perjalanan panjang, alot dan berliku, saham mayoritas PT Freeport Indonesia akhirnya dimiliki Pemerintah Indonesia. Penanda sejarah itu diumumkan langsung Presiden Joko Widodo pada 2018 silam. Besaran saham RI mencapai 51,2 persen.

“Hari ini merupakan momen bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak tahun 1973,” kata Jokowi dalam keterangan pers di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (21/12/2018) sore.

Presiden menjelaskan, bahwa kepemilikan mayoritas saham PT Freeport itu akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan kepemilikan 51 persen lebih saham PT Freeport, menurut Jokowi, ada potensi penerimaan pajak dan royalti yang lebih baik.

Mengacu data perseroan, penguasa saham PTFI sesudah transaksi yakni holding industri pertambahan MIND ID sebesar 26,24 persen, PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM) 25 persen dan sisanya 48,76 persen dimiliki Freeport-McMoran. Presiden Direktur PTFI Tony Wenas menegaskan, PTFI berkomitmen untuk terus berkontribusi membangun negeri.

Pada 2023, PTFI mampu mencatatkan angka manfaat langsung terhadap penerimaan negara sebesar 2,7 miliar dolar AS atau setara Rp41 triliun dalam bentuk pajak, royalti, dividen, serta pembayaran lainnya. Sementara angka manfaat tidak langsung untuk Indonesia mencapai 4,7 miliar dolar atau ekuivalen Rp70 triliun dalam bentuk pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri.

“Pada 2024, perseroan menargetkan angka manfaat langsung dalam bentuk penerimaan negara menembus 5,6 miliar dolar AS atau hampir Rp90 triliun dengan Rp10 triliun di antaranya akan diterima oleh Kabupaten Mimika dan kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah,” kata dia.

Editor: Puti Aini Yasmin