Menaker Beri Alternatif Supaya Perusahaan Tak PHK Karyawan

Baca Juga

Menaker: Di Masa Depan Tak Ada Lagi Pekerja Migran di Sektor Informal dengan Low Skill

Menurutnya, diperlukan dialog secara bipartit untuk mendapatkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja dan serikat pekerja, sehingga dapat dicegah kemungkinan terjadinya PHK. 

"Kemnaker sendiri sudah menegaskan terkait pelaksanaan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19. Terkait merumahkan pekerja/buruh, mereka masih mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan tidak dalam upaya PHK," ucap Ida. 

Baca Juga

Kemenaker Resah Jumlah PHK Capai 538.305 Pekerja Sepanjang Tahun Ini

Dia menuturkan, pengusaha tetap wajib membayarkan upah yang biasa diterima pekerja/buruh bagi pekerja yang dirumahkan. Ini karena merumahkan pekerja/buruh merupakan tindakan pengusaha meliburkan atau membebaskan pekerja/buruh dari pekerjaannya dengan memerintahkan tinggal di rumah selama batas waktu tertentu dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 atau kebijakan sejenisnya. 

"Jika pengusaha tidak mampu secara finansial, maka upah bagi pekerja/buruh dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan keputusan tertulis antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan tertulis ini wajib disampaikan ke dinas ketenagakerjaan, tidak boleh disampaikan secara lisan saja ke pekerja," tutur Ida.

Baca Juga

Menaker Berharap Bantuan Subsidi Upah Cegah PHK

Editor: Jujuk Ernawati