Menko Airlangga Siapkan Rp184,83 Triliun dan Salurkan KUR untuk Bantu UMKM

YOGYAKARTA, iNews.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menghadiri acara “Penguatan UMKM Ciptakan Stabilitas Ekonomi di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta” di Rumah Kreatif BUMN Yogyakarta, Sabtu (19/6/2021). Dalam acara itu, Airlangga menjelaskan pemerintah terus menjaga keseimbangan antara penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan metode ‘gas dan rem’. 

Menurutnya program PEN juga diarahkan untuk membangkitkan sektor UMKM yang merupakan salah satu sektor usaha yang
terdampak pandemi. Menurutnya upaya itu tetap memperhatikan penanganan pandemi covid-19.

Baca Juga

Ditopang Pembiayaan Energi Terbarukan, Laba IIF Melonjak 34 Persen hingga Triwulan III-2025

Menko Airlangga menjelaskan pelaku UMKM di Indonesia sangat didominasi oleh unit usaha mikro. Hampir 99,99 persen share unit UMKM merupakan usaha mikro sehingga program-program pemerintah dan insentif yang diberikan kepada pelaku usaha mikro akan memiliki pengaruh signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Oleh sebab itu, pemerintah terus mendorong program PEN bagi pelaku usaha UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memberikan kemudahan bagi UMKM melalui UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya kemudahan untuk pendirian usaha dan mendapatkan sertifikasi halal.

Baca Juga

Program PEN Bangkitkan Geliat UMKM pada Masa Pandemi 

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, pemerintah telah menganggarkan Rp184,83 triliun untuk dukungan UMKM atau 26,4 persen dari total anggaran PEN 2021 senilai Rp699,43 triliun. Anggaran tersebut meningkat dari anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp173,17 triliun.

Program KUR juga diberikan dengan suku bunga murah berupa subsidi bunga KUR sebesar 3 persen hingga 31 Desember 2021, penundaan angsuran pokok KUR, relaksasi kebijakan KUR serta peningkatan plafon KUR di 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun.

“Untuk itu, pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Sehingga, aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan,” tuturnya.