Negara Rugi 30 Triliun akibat Penyelundupan BBL, KKP Perketat Pengawasan

TANGERANG, iNews.id - Kementerian Kelautan dan Perikatan (KKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) meningkatkan pengawasan untuk menangkal penyelundupan benih bening lobster (BBL) di jalur pengiriman termasuk melalui Bandara Soekarno-Hatta.

Direktur Jenderal (Dirjen) PSDKP, Laksamana Muda TNI, Adin Nurawaluddin, mengatakan hal itu dilakukan karena aktivitas penyelundupan BBL ke luar negeri nyatanya merugikan negara dengan nilai mencapai Rp 30 triliun. 

Baca Juga

Pemerintah Lelang Temuan Stockpile Bauksit 629 Ribu Ton, Potensi Penerimaan Negara Rp200 Miliar

Terkait dengan itu, Ditjen PSDKP menggelar apel kesiapan operasi pengawasan dan penindakan BBL jalur udara dan laut, di Terminal 2D Bandara Internasional Soekarno Hata (Soetta), Tangerang, Senin (4/12/2023).

“Hari ini kita melaksanakan Apel Kesiapan Operasi Pengawasan dan Penindakan BBL di Bandara Soekarno Hatta, yang bertujuan untuk mengecek kekuatan riil kita yang siap dalam melaksanakan tugas di Sektor operasi pengawasan penyelundupan BBL khususnya di Bandara Soekarno Hatta,” kata Adin.

Baca Juga

KKP dan Coast Guard Singapura Incar Para Penyelundup BBL

Lebih dari 600 juta BBL asal Indonesia bocor ke Vietnam, dan mayoritas diselundupkan melalui jalur udara. Adapun jalur penyelundupan BBL paling rentan berada di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Ir. H. Djuanda di Surabaya dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. 

Terdata, pada periode tahun 2023 ini telah dilakukan penggagalan penyelundupan BBL melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 7 kali dengan barang bukti BBL sebanyak 522.498 ekor.

Baca Juga

KKP Selamatkan Kerugian Negara Sebesar Rp30 Miliar dari Tindak Penyelundupan BBL

“Aktifitas penyelundupan BBL terbesar saat ini dilakukan ke Vietnam, itu bisa dilakukan baik via udara atau kargo hingga laut. Kalau melalui udara itu, mereka disembunyikan di dalam koper atau melalui pengiriman kargo, langsung dari Indonesia menuju Vietnam,” ujar Adin.

Pengawasan itu melibatkan banyak unsur yaitu KKP, TNI, POLRI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kemenkumham, Badan Karantina Indonesia, serta PT Angkasa Pura.

Hal ini juga sekaligus dalam rangka menguatkan kembali kerja sama antar Kementerian dan Lembaga dalam pengawasan dan penindakkan hukum terhadap pelaku penyelundupan dan aktifitas ilegal. Peningkatan pengawasan ini juga akan melalui pola tindak, pola operasi dan strategi pengawasan yang akan dibangun bersama.

“Kami akan pastikan tidak ada lagi kebocoran atau penyelundupan, kami putus, sekat dan tindak aksi penyelundupan tersebut,” tutur Adin.

Editor: Jeanny Aipassa