Risma Sebut Dana Bansos Rp2,7 Triliun Tertahan di Himbara, Ini Penjelasan BRI

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menanggapi pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini soal anggaran bantaun sosial (bansos) senilai Rp2,7 triliun yang tertahan di bank negara atau himpunan bank milik negara (Himbara). 

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, BRI beserta bank himbara lainnya telah melaksanakan tugas dalam penyaluran bansos dengan tupoksi masing-masing sesuai dengan Perpres No.63 Tahun 2017, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 254/PMK.05/2015 dengan perubahannya 228/PMK.05/2016, PMK No. 43 Th 2020 dan Pedoman Umum/Juknis penyaluran Bansos.

Baca Juga

Biaya Operasional Naik, Pengusaha Kapal Minta Menhub Sesuaikan Tarif Penyeberangan

"Dalam implementasi penyaluran Bansos, BRI dan bank himbara lainnya melakukan penyaluran dengan kepatuhan dan governance yang tinggi terhadap peraturan dan ketentauan-ketentuan yang mengaturnya," ujar Supari di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

Terkait dengan pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Supari menjelaskan bahwa peran BRI dan Bank Himbara adalah berkoordinasi dengan Tim Koordinasi Daerah di Tingkat 1 dan 2 yang anggotanya terdiri dari Sekda Prov/Kab/Kota, Dinas Sosial Prov/Kab/Kota, dan Pendamping Sosial Kemensos setempat.

Baca Juga

Berikut Daftar Komoditas Ekspor Unggulan Indonesia, Kelapa Sawit hingga Udang

"Atas jadwal, lokasi, mengundang dan mendatangkan KPM untuk menerima kartu dan buku tabungan, merupakan tugas dan tanggung jawab Tim Koordinasi Daerah. Atas instruksi Kemensos, pendistribusian kartu dilakukan lebih awal untuk mempercepat proses penyaluran, walaupun dana alokasi (SP2D) belum tersedia dan/atau KPM belum terdapat data bayar dari Kemensos," kata dia.

Kasus kartu saldo nol yang terjadi dibeberapa daerah, seperti yang terjadi di Demak pada tanggal 12 Januari 2022, atas nama KPM Sdr. Ishaq H adalah karena yang bersangkutan belum masuk dalam daftar bayar dari Kemensos, dan hal ini adalah menjadi kewenangan Kemensos, dan bank Himbara hanya sebagai bank penyalur, jika KPM sudah ditetapkan dalam daftar bayar.

Baca Juga

Curhat Anggaran Rp2,7 Triliun Tertahan di Bank Himbara, Risma: 99 Persen untuk Bansos

Supari menekankan bahwa sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait dengan penyaluran Bansos terdapat 4 (empat) poin utama yang menjadi tugas dan tanggung jawab bank himbara sebagai bank penyalur Bansos, yaitu membuka rekening dan mencetak Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sesuai dengan instruksi dari Kemensos, membantu mendistribusikan KKS yang waktu, lokasi dan mendatangkan KPM ditentukan oleh Tim Koordinasi.

Baca Juga

Pemerintah Pastikan Bansos Tetap Ada Tahun Ini, Besarannya Akan Disesuaikan

Lalu, mendistribusikan dana bantuan ke rekening KPM sesuai dengan instruksi Kemensos melalui mekanisme OMSPAN Kemenkeu, melaporkan progres data penyaluran, serta mengembalikan dana bantuan yang tidak termanfaatkan berdasarkan ketentuan dan atas instruksi Kemensos.

Hingga akhir Desember 2021 BRI telah menyalurkan Bansos PKH senilai Rp11 triliun, Bansos Sembako Reguler senilai Rp16,6 triliun, Bansos Sembako PPKM senilai Rp2,4 tiliun, dan Bansos penanganan kemiskinan ekstrim senilai Rp236,9 miliar kepada lebih dari 15 juta penerima yang tersebar hingga ke pelosok negeri.

Baca Juga

Sumber Kekayaan Hartono Bersaudara, Orang Terkaya di Indonesia

"BRI mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial dan stimulus, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional," tuturnya.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini atau Risma menyebut setidaknya ada anggaran sebesar Rp2,787 triliun tertahan di bank Himbara. Sebagian besar uang yang merupakan sisa dari realisasi anggaran Kemensos tahun 2021 itu merupakan dana bantuan sosial (bansos). 

"Sebanyak Rp2,7 triliun ini sebagian besar, 99 persen untuk bansos," ujar Mensos dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring, Rabu (19/1/2022).

Editor: Aditya Pratama