OJK Akui Pinjol Jembatani Kebutuhan Pinjaman Masyarakat yang Tak Tersentuh Bank

Kiswondari Pawiro · Rabu, 20 Oktober 2021 - 09:52:00 WIB
 OJK Akui Pinjol Jembatani Kebutuhan Pinjaman Masyarakat yang Tak Tersentuh Bank
OJK Regional 2 Jabar menerima pengaduan terkait pinjol ilegal. Warga diimbau mengecek pinjol resmi terdaftar dan berizin atau tidak ke call center 157 OJK Jabar. (Foto: iNews/ERVAN DAVID)

JAKARTA, iNews.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI mengakui pinjaman online (pinjol) berjasa menjembatani kebutuhan pinjaman masyarakat, yang selama ini tak tersentuh akses pinjaman konvensional di bank dan atau lembaga formal lainnya.

"Contohnya tidak bisa pinjam ke bank atau tidak memiliki barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan di Pegadaian, meminjam kepada perusahaan pembiayaan juga tidak ada aksesnya, sehingga Pinjol menjadi pilihan karena relatif lebih cepat dan mudah," kata Juru Bicara (Jubir) OJK RI, Sekar Putih Djarot, dalam diskusi di Media Center DPR, Jakarta, seperti dikutip Rabu (20/10/2021).

Hingga Agustus 2021, total penyaluran dana pinjol secara nasional mencapai Rp249,93 triliun dan nilai outstandingnya mencapai Rp26 triliun.

"Pinjaman ini disalurkan kepada ada 68,4 juta pengguna pinjol dan ini dilaksanakan dari 749.175 identitas pemberi pinjaman atau lender," ujar Sekar.

Menurut dia, pinjol ada yang legal maupun ilegal. Sesuai Peraturan OJK 77/ 2016 yang menjadi rujukan aturan mengenai pinjol, terdapat 106 pinjaman online resmi dan berizin OJK.

Sekar menjelaskan, dari tingginya angka penyaluran dana dari pinjol, terlihat bahwa sebenarnya pinjol legal telah memberikan kontribusi dalam peningkatan akses pendanaan kepada masyarakat. 

Namun demikian, hal itu juga dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyalahgunakan dan memanfaatkan kebutuhan pendanaan masyarakat tersebut dengan melakukan kejahatan pinjol ilegal.

Dia menurutkan, pinjol ilegal biasanya menawarkan kredit melalui saluran WhatsApp atau SMS dengan iming-iming proses cepat, syarat mudah, dan bunga yang rendah. 

Namun kenyataannya, suku bunga yang diterapkan sangat tinggi karena berlipat ganda setiap hari, bahkan aplikasi pinjol ilegal tersebut mengakses seluruh data di kontak penggunanya dan dapat menggunakannya untuk meneror dan mengintimidasi terkait penagihan. 

"Kami sangat menyadari bahwa ada ekses-ekses daripada industri yang sebenarnya sedang berkembang, sehingga mendistorsi kinerja atau tujuan utama pinjaman online itu sendiri, yaitu membuka akses pendanaan bagi masyarakat," ungkap Sekar.

Terkait dengan itu, dalam pemberantasan pinjol ilegal, OJK melalui Satgas Waspada Investasi yang merupakan sebuah forum koordinasi dam beranggotakan 12 kementerian dan lembaga (K/L), melakukam pemberantasan dengan pendekatan secara preventif dan juga represif. 

Caranya dengan melakukan litetasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewaspadaan terhadap pinjol ilegal, dan melakukan patroli siber untuk melihat aplikasi aplikasi pinjol ilegal dan mengajukan blokir situs aplikasi.

"Sampai saat ini, sudah ada 3.516 situs aplikasi pinjol ilegal yang memang sudah kami tutup aplikasinya. Jadi kalau kita lihat memang perbandingannya dari 106 (pinjol legal) kita komparasikan dengan 3.516 ini sangat jauh berbeda," kata Sekar.

Dia menambahkan, pemberantasan pinjol ilegal sangat membutuhkan sinergi lintas kementerian dan juga lembaga, juga peran aktif masyarakat untuk melaporkan. 

"Sudah ada komitmen bersama yang sudah ditandatangani sebagai nota kesepahaman dan komitmen bersama antara OJK, kepolisian republik Indonesia, Kemen UKM dsn juga Bank Indonesia untuk bersama-sama kami memberantas pinjol ilegal sampai ke akar-akarnya," ujar Sekar.

Editor : Jeanny Aipassa

Bagikan Artikel: